BerlianTimes.ID, Balikpapan – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kaltim, mengadakan Rapat Kerja Percepatan Pencapaian Pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) yang dibiayai oleh Dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan pada Rabu (20/11/2024) di Hotel Platinum Grand Ballroom 2. Rapat ini diadakan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Gubernur Kaltim Nomor 27 Tahun 2021 mengenai program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) serta Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).
Staf Ahli Bidang Sumber Daya Alam, Perekonomian Daerah, dan Kesejahteraan Rakyat, Arief Murdiyatno, yang mewakili Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, menyampaikan pentingnya percepatan pembangunan RLH untuk masyarakat. Ia menjelaskan bahwa hingga saat ini, program RLH telah menghasilkan 348 unit rumah layak huni dengan total dana sekitar Rp39 miliar. Arief juga mengapresiasi kontribusi perusahaan-perusahaan dan pihak Kodam di Kaltim yang mendukung program ini.
Arief mengungkapkan bahwa masih banyak masyarakat di Kaltim yang tinggal di rumah tidak layak huni karena faktor keterbatasan penghasilan, lahan, dan status ekonomi. Oleh karena itu, Pemprov Kaltim berkomitmen untuk terus mengurangi angka kemiskinan melalui program RLH. Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024–2026, pemerintah menargetkan penurunan angka kemiskinan secara bertahap. Pada tahun 2022, angka kemiskinan tercatat sebesar 6,31 persen, yang diharapkan dapat turun menjadi 5,78 persen pada tahun 2024.
Arief juga melaporkan bahwa berdasarkan data RPD, indeks rumah layak huni di Kaltim telah mencapai 73,18 persen, naik sekitar 2,84 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun demikian, masih ada 26,73 persen masyarakat yang belum tinggal di rumah layak huni.
Arief menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, perusahaan, dan stakeholder lainnya dalam menyukseskan program ini. Ia berharap kolaborasi yang baik dapat mempercepat pencapaian target pembangunan RLH dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kaltim.
Rapat dihadiri oleh perwakilan perangkat daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), sektor perbankan, dan perusahaan-perusahaan di Kaltim, yang diharapkan dapat mempercepat pencapaian pembangunan RLH di wilayah tersebut.
