BerlianTimes.ID, Bontang – Bertempat di Auditorium Pemkot Bontang, Jalan Moh Roem, Kelurahan Bontang Lestari, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang melaksanakan Rapat Paripurna ke-4 masa sidang II pada Senin, 12 Februari lalu. Rapat ini diselenggarakan untuk menyampaikan nota penjelasan mengenai dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif DPRD, serta tujuh Raperda inisiatif dari Pemerintah Kota Bontang. Kegiatan ini menjadi momen penting dalam proses legislasi daerah, di mana berbagai raperda yang dibahas bertujuan untuk meningkatkan pengaturan dan pelayanan di masyarakat.
Dalam rapat tersebut, Kepala Kemenag Kota Bontang yang diwakili oleh H. Ali Mustofa, Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah, juga hadir. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Bontang, Nursalam, yang memfasilitasi jalannya diskusi. Selain itu, Walikota Bontang, Hj. Neni Moerniaeni, bersama Wakil Walikota Basri Rase, juga hadir untuk mewakili Pemerintah Kota dalam rapat tersebut. Kehadiran para pejabat ini menunjukkan komitmen dan kerjasama yang erat antara legislatif dan eksekutif dalam menentukan arah kebijakan daerah.
Nursalam, selaku pimpinan rapat, menjelaskan bahwa Raperda yang dibahas merupakan bagian dari program legislasi daerah yang telah direncanakan. Dalam agenda tersebut, terdapat lima Raperda inisiatif usulan dari Pemkot Bontang yang masuk dalam prolegda 2018. Raperda tersebut meliputi perubahan atas Perda Kota Bontang Nomor 2 tahun 2016, pencabutan Perda Kota Bontang Nomor 1 tahun 2012, serta beberapa perubahan atas Perda Nomor 9 tahun 2015 dan Perda Nomor 23 tahun 2002. Selain itu, ada juga Raperda yang mengatur tentang perumahan dan kawasan pemukiman, yang menjadi fokus penting dalam upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Di samping lima Raperda tersebut, terdapat dua Raperda inisiatif Pemkot Bontang yang dibahas di luar Prolegda 2018. Raperda ini mencakup perubahan kedua atas Perda Kota Bontang Nomor 11 tahun dan perubahan ketiga atas Perda Nomor 9 tahun 2010 yang berkaitan dengan pajak daerah. Keduanya dianggap penting untuk memperbaharui regulasi yang ada dan menyesuaikannya dengan kebutuhan dan perkembangan terkini di masyarakat.
Rapat juga membahas dua Raperda inisiatif dari DPRD Bontang, yaitu Raperda tentang perubahan atas Perda Nomor 9 tahun 2013 yang berkaitan dengan perlindungan pekerja alih daya, serta Raperda tentang perubahan Perda Nomor 1 tahun 2009 mengenai rekrutmen dan penempatan tenaga kerja. Kedua Raperda ini menjadi penting dalam konteks perlindungan hak-hak tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui regulasi yang lebih baik.
Selain Raperda tersebut, agenda rapat juga mencakup Rancangan mengenai pengelolaan zakat untuk tahun 2018, yang berfokus pada sistem pengelolaan zakat di Kota Bontang. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana zakat dapat dikelola dengan baik dan tepat sasaran. Selain itu, terdapat juga Rancangan tentang pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji untuk tahun 2018, yang merupakan aspek penting dalam pelayanan haji bagi warga Kota Bontang. Tak kalah penting, Rapat Paripurna ini juga membahas insentif untuk guru ngaji, muballigh, dan guru swasta, sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap pendidikan dan pengajaran agama di masyarakat.
Dengan penyampaian nota penjelasan untuk sembilan Raperda dalam rapat paripurna kali ini, selanjutnya draft Raperda tersebut akan melalui pembahasan mendalam antara DPRD dan tim pembahas dari Pemkot. Proses ini sangat penting sebelum akhirnya Raperda ditetapkan sebagai peraturan daerah. Diharapkan, langkah ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan regulasi yang lebih baik dan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat.
Rapat Paripurna ini diharapkan dapat meningkatkan sinergi antara DPRD dan Pemkot, sehingga setiap kebijakan yang diambil dapat selaras dengan kebutuhan masyarakat dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Kota Bontang. Dengan adanya kerjasama yang baik, harapan akan terciptanya masyarakat yang sejahtera dan berdaya saing semakin dekat.
